Nomor urut pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dipakai dalam kampanye pemilu itu ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sabtu (30/5), dalam rapat pleno terbuka KPU di Kantor KPU.
Acara pengundian nomor urut capres berlangsung meriah. Apalagi dengan diwarnai pertemuan Yudhoyono dan Megawati yang selalu ditunggu banyak orang. Bagi keduanya, pertemuan di muka umum di KPU ini pertama kalinya sejak Pemilu 2004. Yudhoyono dan Megawati sempat bersalaman dua kali, yakni sebelum dan sesudah pengundian.
Terlihat suasana berbeda saat Megawati bertemu Yudhoyono dan saat Megawati bertemu Kalla. Saat Megawati dan Yudhoyono berjumpa, mereka hanya bersalaman dan tidak saling bertegur sapa. Sebaliknya, pertemuan Megawati dengan pasangan capres-cawapres Kalla dan Wiranto serta Boediono terlihat hangat.
Megawati dan Kalla malah saling cium pipi kiri dan kanan, selain berjabatan tangan dan bertegur sapa. Begitu juga Megawati dan Wiranto. Sedangkan dengan Boediono, Mega hanya bersalaman dan sempat berbincang sejenak.
Adapun Prabowo Subianto sebelum bersalaman dan berpelukan dengan Wiranto dan Yudhoyono menyempatkan memberikan sikap hormat militer kepada keduanya.
Kemeriahan terlihat ketika semua pasangan capres telah mendapat nomor urut. Semua pendukung dari setiap pasangan capres dan cawapres meneriakkan angka nomor urutnya. Pendukung pasangan JK-Wiranto bahkan sudah menyiapkan sejumlah poster yang bertuliskan angka 3. Mereka menyiapkan poster-poster bergambar JK-Wiranto dan bertuliskan angka satu sampai tiga.
Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengingatkan kepada semua pasangan capres-cawapres untuk tidak berkampanye di luar waktu yang sudah ditentukan KPU. Partai politik pengusul pasangan capres-cawapres tidak boleh menarik calonnya, serta capres-cawapres juga tidak boleh mengundurkan diri. Bila parpol menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri, maka tidak boleh diganti.
Soal nomor
Yudhoyono menyambut gembira nomor urut dua pasangan dirinya dan Boediono pada Pemilihan Presiden Juli mendatang. ”Yang memilihkan nomor kita adalah Tuhan yang Mahakuasa,” ujar Yudhoyono di hadapan sekitar 2.000 anggota tim kampanye nasional dan daerah dari Partai Demokrat dan koalisi 23 partai lainnya di Arena PRJ Kemayoran.
Yudhoyono menuturkan, ia meyakini nomor urut berapa pun yang didapat bisa membawa keberuntungan. ”Nomor berapa pun nanti yang akan kita dapat adalah barokah dari Allah dengan catatan kita bersyukur, langsung berzikir, berdoa, mohon kepada Tuhan agar dengan nomor yang simbolik diperlukan dalam pilpres dan wapres ini betul-betul kita berhasil dan kita menang terhormat,” ujarnya.
Soal nomor juga disampaikan pasangan JK-Wiranto. Kepada pers, Kalla menyatakan tidak terlalu mempersoalkan.
”Pada dasarnya semua nomor baik. Apalagi, kalau nomor tiga. Bukankah nomor tiga justru nomor yang lebih tinggi daripada nomor satu dan nomor dua. Nomor itu, juga, kan hanya tanda untuk membedakan dengan peserta yang lainnya,” ujar Kalla.
Sebelum datang ke KPU, pendukung JK-Wiranto sudah menyiapkan tiga poster dengan nomor urut yang berbeda sehingga saat nomor urut undian ditetapkan, pasangan ini yang satu-satunya sudah mengacung-acungkan poster nomor urut pasangannya. Pendukung dua pasangan lainnya hanya mengacungkan jari tangan.
Dalam kaitan nomor urut, peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, meminta masyarakat tidak terperangkap pada masalah-masalah yang bersifat irasional macam penerjemahan nomor-nomor urut para calon presiden dan calon wakil presiden serta bisa lebih memfokuskan diri pada visi, misi, dan program para kandidat.
Ikrar juga mengingatkan, dalam masa kampanye nanti para anggota tim sukses juga diminta untuk sama-sama menahan diri dan tidak mengulangi lagi aksi saling serang mereka seperti sempat terjadi sebelumnya. Tindakan macam itu, menurut Ikrar, bisa memperunyam situasi.
”Masyarakat kita ini kan masih senang dengan hal-hal yang irasional macam menerjemahkan arti simbol atau angka nomor urut tadi seolah ada arti tertentu di baliknya. Padahal, nomor ya nomor saja. Tidak usah dikait- kaitkan dengan figur pasangan,” ujar Ikrar.
Ikrar juga mengingatkan, aksi saling serang dan aksi tidak etis lain, terutama yang dilakukan oleh antartim sukses, yang mengarah pada kampanye hitam terhadap sosok kandidat tertentu, seharusnya tidak perlu ada.
Dia menganggap aneh, misalnya, beberapa anggota tim sukses, yang kemarin melakukan penyerangan, beralasan hal itu dilakukan untuk bereaksi atas serangan terhadap figur yang dia dukung.
”Perlu diingat ya, serangan terhadap capres Susilo Bambang Yudhoyono, misalnya terkait isu seperti busana muslim para istri setiap kandidat kan justru asalnya dari dalam lingkungan anggota koalisi partai politik pendukung pasangan Yudhoyono- Boediono sendiri, kan?” ujar Ikrar.
Dengan begitu, Ikrar mengharapkan dalam masing-masing internal tim sukses dan para kandidat sendiri harus mampu saling mengingatkan ke dalam. Jika tidak, masyarakat akan melihat terjadi blunder dalam politik di mana salah satu kandidat meminta pihak lain santun dan tidak menyerang tetapi hal itu malah dilakukan sendiri oleh tim suksesnya.
”Aksi saling serang dalam kampanye politik bukanlah sesuatu yang haram sepanjang hal itu memang dilakukan secara proporsional. Misalkan terkait masalah kebijakan, program, atau juga termasuk soal rekam jejak seseorang. Tetapi jangan dilarikan ke soal individual dan keluarga,” ujar Ikrar.
DPT pilpres
Sementara itu, KPU merencanakan akan mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) pada tanggal 31 Mei sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, KPU dapat menetapkan DPT pada satu bulan sebelum hari pemungutan suara atau 8 Juni.
”Tetapi undang-undang juga mengatur bahwa pemutakhiran data pemilih selama 30 hari. Jadi kita harus menetapkan DPT. Selain itu, KPU juga harus segera melaksanakan pengadaan dan distribusi surat suara yang waktunya hanya kurang dari satu bulan,” kata Abdul Hafiz Anshary.
Menurut dia, sebelum menetapkan DPT, KPU akan mendengarkan laporan dari seluruh KPU provinsi pada Sabtu sore.
”Hari ini sinkronisasi semua daerah, setiap KPU provinsi akan memaparkan berapa jumlah pemilih di setiap kabupaten/kota. Ini bukan penetapan, tetapi rekapitulasi,” kata Hafiz. (har/day/sie/dwa)
Sumber: Kompas.com